Berita Terbaru: Halaman 52

PTPN Siap Berperan Dalam Program Reforma Agraria

27

Apr

PTPN Siap Berperan Dalam Program Reforma Agraria

Direktur Personalia dan Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Seger Budiarjo mengungkapkan sampai saat ini pemerintah belum mengkonsultasikan [...]

PTPN Siap Berperan Dalam Program Reforma Agraria. Direktur Personalia dan Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Seger Budiarjo mengungkapkan sampai saat ini pemerintah belum mengkonsultasikan konsep FELDA tersebut dengan perusahaan. Apalagi, peraturan presiden (perpres) mengenai reforma agaria masih digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Meski demikian, dia memastikan PTPN siap mengambil peran dalam reforma agaria yang menjadi program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika kelak ditugaskan, Seger berharap peran dan perangkat kerja untuk badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sudah jelas.
“Prinsipnya kami harus mendukung program pemerintah. Kami akan lihat seperti apa nanti kebijakannya,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu, 19 April 2017.
Seger mengatakan konsep mirip FELDA sebenarnya pernah dijalankan di Tanah Air dalam bentuk perkebunan inti rakyat untuk transmigrasi (PIR-trans). Namun, dia mengakui fakta bahwa model FELDA lebih berhasil.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memaparkan peran ala FELDA dalam reforma agraria meliputi penguatan manajerial koperasi petani, pendampingan, hingga pendanaan. Sumber pendanaan bisa berasal dari penanaman modal negara, bank BUMN, maupun kas sendiri.
Pada tahap awal, porsi terbesar berasal dari modal negara. Seiring berjalannya waktu, duit negara akan menciut dan digantikan lembaga keuangan dan kas perusahaan.
https://m.tempo.co/read/news/2017/04/19/090867691/ptpn-siap-berperan-dalam-program-reforma-agraria

Resolusi Sawit Eropa Tak Pengaruhi Ekspor PTPN III

27

Apr

Resolusi Sawit Eropa Tak Pengaruhi Ekspor PTPN III

Direktur Personalia dan Umum PTPN III Seger Budiarjo menuturkan minyak kelapa sawit mentah (CPO) produksi seluruh anak usaha selama ini dijual ke PT [...]

Resolusi Sawit Eropa Tak Pengaruhi Ekspor PTPN III. Direktur Personalia dan Umum PTPN III Seger Budiarjo menuturkan minyak kelapa sawit mentah (CPO) produksi seluruh anak usaha selama ini dijual ke PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Perusahaan perdagangan inilah yang kemudian mengekspor CPO ke sejumlah negara.
“Jadi kami belum jual langsung ke Eropa. Sampai sejauh ini kalau dari PTPN secara grup resolusi Parlemen Eropa tidak berpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (19/4/2017).
Tahun lalu, PTPN III secara grup memproduksi 2,8 juta ton CPO atau 9% dari total produksi nasional yang sebesar 31 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 perusahaan pelat merah itu menggarap 750.160 hektare (ha) kebun kelapa sawit atau 6,63% dari 11,3 juta ha luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air.
Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono meyakini resolusi Parlemen Eropa tidak akan berdampak bagi ekspor CPO Indonesia dalam jangka pendek. Namun, tanpa sikap proaktif pemerintah bukan mustahil dalam jangka menengah dan panjang akan mempengaruhi penerimaan kelapa sawit secara global.
“Resolusi bisa menjadi preseden negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (18/4/2017).
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron tetap meminta pemerintah dan pelaku usaha terus memantau dampak resolusi Parlemen Eropa terhadap ekspor CPO nasional. Jangan sampai ekspor menurun yang nantinya menggoyahkan perekonomian nasional karena kelapa sawit menjadi tempat bergantung hidup jutaan pekerja.
Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDP-KS), ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya ke tiga negara anggota Uni Eropa—Belanda, Italia, dan Spanyol—sekitar 5,1 juta ton atau 20% dari total ekspor 2016.
Sebagaimana diketahui, Parlemen Eropa meloloskan resolusi yang terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada Selasa (4/4/2017). Resolusi tersebut merekomendasikan penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap karena dituduh memicu deforestasi dan ekses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.
http://industri.bisnis.com/read/20170419/99/646439/resolusi-sawit-eropa-tak-pengaruhi-ekspor-ptpn-iii

27

Apr

Harga Karet Melonjak Hampir 5 Persen

Harga karet untuk pengiriman September 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (Tocom), melonjak 4,68 persen atau 9,50 poin ke 212,60 yen [...]

Harga Karet Melonjak Hampir 5 Persen. Harga karet untuk pengiriman September 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (Tocom), melonjak 4,68 persen atau 9,50 poin ke 212,60 yen per kilogram (kg) pada pukul 07.33 WIB.Sebelumnya karet dibuka dengan penguatan 2,41 persen atau 4,90 poin di posisi 208. Adapun pada perdagangan kemarin, karet ditutup rebound tipis 0,05 persen atau 0,10 poin ke 203,10 yen per kg, mengakhiri pelemahan empat perdagangan berturut-turut sebelumnya.“Bursa karet kembali menguat, setelah terlihat oversold dibandingkan dengan harga fisik,” ujar Masayo Kondo, Presiden perusahaan riset Commodity Intelligence di Tokyo, dikutip dari Bloomberg.
Turut mendorong laju karet, nilai tukar yen pagi ini terpantau lanjut melemah 0,05 oersen atau 0,06 poin ke posisi 109,38 pada pukul 07.38 WIB, setelah kemarin berakhir melemah 0,42 persen atau 0,46 poin di posisi 109,32.Pelemahan nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS membuat harga komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang ini menjadi relatif lebih terjangkau bagi para pembeli luar negeri. Dampaknya, permintaan akan komoditas ini berpotensi naik.
 
Pergerakan Harga Karet Kontrak April 2017 di TOCOM

Tanggal

Harga (Yen/Kg)

Perubahan

21/4/2017(Pk. 07.33 WIB)

212,60

+4,68 persen

20/4/2017

203,10

+0,05 persen

19/4/2017

203,00

-4,65 persen

18/4/2017

212,90

-1,66 persen

17/4/2017

216,50

-0,92 persen

https://m.tempo.co/read/news/2017/04/22/090868493/harga-karet-melonjak-hampir-5-persen

Pemerintah Tawarkan Skema Tukar Lahan pada PTPN III

27

Apr

Pemerintah Tawarkan Skema Tukar Lahan pada PTPN III

Skema tukar-menukar kawasan hutan adalah perubahan hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas menjadi areal penggunaan lain (APL). Imbalannya, [...]

Pemerintah Tawarkan Skema Tukar Lahan pada PTPN III. Skema tukar-menukar kawasan hutan adalah perubahan hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas menjadi areal penggunaan lain (APL). Imbalannya, pemohon skema ini harus mencari APL pengganti untuk dikonversi menjadi kawasan hutan tetap.
PTPN III, selaku holding badan usaha perkebunan milik negara, mencatat konsesi anak-anak usahanya yang terindikasi masuk kawasan hutan seluas 38.763 hektare (ha). Padahal, lahan tersebut sudah mendapatkan titel hak guna usaha (HGU) yang semestinya sudah dilepas dari kawasan hutan.
“Proses penyelesaian harus sesuai aturan. Kalau melanggar ya harus pakai skema tukar-menukar kawasan hutan,” kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK San Afri Awang kepada Bisnis.com, Selasa (25/4/2017).
Awang belum dapat memastikan apakah seluruh 38.763 ha lahan kelolaan anak-anak usaha PTPN III itu melanggar aturan. Untuk itu, dia mengatakan riwayat pemberian izin atas tanah tersebut harus ditelaah terlebih dahulu.
Terpisah, Direktur Personalia dan Umum PTPN III Seger Budiarjo mengklaim konsesi perusahaan yang masuk kawasan hutan lebih disebabkan perubahan regulasi tata ruang. Ketika anak-anak usaha PTPN III sudah mendapatkan HGU, otoritas kehutanan belakangan menetapkannya menjadi kawasan hutan.
PTPN III, lanjut Seger, sudah mengirimkan surat kepada KLHK untuk mencari jalan keluar masalah ini. Dia pun meminta agar KLHK bisa menggelar tata batas terlebih dahulu sehingga tidak lagi sekadar indikasi.
“Kami sangat kooperatif untuk mencari jalan keluar karena kebun kami yang terindikasi masuk kawasan itu kan sudah ada tanamannya,” kata Seger.
Saat ini, ke-14 perusahaan yang tergabung dalam Grup PTPN mengusahakan 1,18 juta hektare (ha) perkebunan untuk menggarap komoditas agribisnis seperti kelapa sawit, tebu, karet, kakao, dan kopi. Kelapa sawit merupakan kontributor pendapatan terbesar untuk perusahaan pelat merah itu.
Tahun lalu, PTPN III secara grup memproduksi 2,8 juta ton CPO atau 9% dari total produksi nasional yang sebesar 31 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2015 PTPN III menggarap 750.160 ha kebun kelapa sawit atau 6,63% dari 11,3 juta ha luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air.
http://industri.bisnis.com/read/20170425/99/647957/pemerintah-tawarkan-skema-tukar-lahan-pada-ptpn-iii

Kementan Dorong Produktivitas Pabrik Gula di Bone

27

Apr

Kementan Dorong Produktivitas Pabrik Gula di Bone

"SK-nya segera serahkan pada saya," kata Amran saat mengunjungi kebun tebu Koju milik PTPN XIV yang dikelola PTPN X, Selasa (25/4).Ia melanjutkan, [...]

Kementan Dorong Produktivitas Pabrik Gula di Bone. `SK-nya segera serahkan pada saya,` kata Amran saat mengunjungi kebun tebu Koju milik PTPN XIV yang dikelola PTPN X, Selasa (25/4).Ia melanjutkan, embung tersebut akan menangkap air untuk secara optimal dimanfaatkan tumbuhan dan ternak yang ada, tidak langsung kembali ke laut. Untuk memaksimalkan embung, pihaknya juga akan membantu pengadaan bibit tanaman buah dan hortikultura. `Di embung yang baik juga bisa dikembangkan ternak ikan dan dapat memenuhi kebutuhan protein masyarakat,` katanya. Khusus mengenai produktivitas pabrik gula, kebun seluas 5 ribu hektare tersebut memiliki produktivitas rata-rata 70 hingga 80 ton per hektare dan tingkat rendemen 6 sampai 7 persen. Namun hal tersebut tidak cukup sehingga perlu perbaikan sistem dan manajemen kebun. Ia berharap, dengan adanya perbaikan yang serius, perluasan kebun hingga pembangunan pabrik gula baru di Sulawesi dapat terwujud. Untuk diketahui, kebutuhan gula Indonesia terus meningkat.
Diakui Amtan, tahun ini saja Indonesia defisit 3,6 juta ton gula. `Saya yakin ini bisa diselesaikan sama halnya dengan komoditas lain,` ujar dia yang pernah menjadi karyawan di kebun PG Bone. Ia menambahkan, beberapa komoditas tersebut adalah beras, bawang merah dan jagung yang dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun teratasi. Stok beras di gudang hingga saat ini sebesar 2 juta ton dan tidak ada impor sepanjang tahun 2016. Menghentikan impor bawang merah dan menekan impor jagung hingga 66 persen. Pabrik Gula Bone tahun ini mendapat keuntungan sebesar Rp 75 miliar, Rp 65 miliar keuntungan Camming dan PG Takalar menerima keuntungan Rp 69 miliar. Kendati demikian, bukan hanya untung yang diperhitungkan, produktivitas dan rendemen serta manajemen kebun juga harus ditingkatkan. Menurutnya, produktivitas yang ideal adalah 100 ton per hektare dengan rendemen 10 persen per hektare.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/26/ooz7zq415-kementan-dorong-produktivitas-pabrik-gula-di-bone

Penyelamatan Perkebunan Teh Rakyat Harus Dimulai

10

Apr

Penyelamatan Perkebunan Teh Rakyat Harus Dimulai

Pasalnya, mayoritas perkebunan rakyat tidak memiliki bibit berkualitas yang bisa menunjang produktifitas teh. Plt Direktur Pusat Penelitian Teh dan [...]

Penyelamatan Perkebunan Teh Rakyat Harus Dimulai. Pasalnya, mayoritas perkebunan rakyat tidak memiliki bibit berkualitas yang bisa menunjang produktifitas teh.
Plt Direktur Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung, Luqman Erningpraja mengatakan, pangsa pasar teh nasional sebenarnya masih sangat menarik.
Masalahnya, selama ini banyak budidaya teh tidak sesuai ketentuan sehingga bisa menghasilkan teh yang berkualitas atau best agricultural practices.
`Tak sedikit petani, yang kurang hati-hati dalam memetik teh seperti daun tua yang terpetik sehingga grade turun. Kalau grade turun, harga juga rendah,` katanya, kepada Bisnis, Rabu (5/4/2017).
Menurutnya, GPATN pernah dilakukan pemerintah pada 2014 silam. Masifnya gerakan penyelamatan perkebunan teh itu membuat kebutuhan terhadap bibit berkualias dan bersertifikat mengalami lonjakan hingga terjual 1.500 pohon dengan harga setiap batangnya mencapai Rp2.000.
Dalam satu hektar, bisa memuat 13.000 batang pohon. Dengan demikian, duit yang mesti dikeluarkan untuk pemenuhan restorasi tanaman teh itu terbilang tinggi. Sehingga wajar, apabila perkebunan teh rakyat kurang mampu dan GPATN bisa menjadi solusinya. PPTK menjadi satu-satunya institusi penghasil benih teh unggul bersertifikat di Indonesia.
`Untuk perkebunan rakyat bisa saja tidak mampu membeli benih bersertifikat yang dihasilkannya atau mereka tidak mau. Karena biasanya perkebunan rakyat berharap uluran dari pemerintah baik subsidi atau skema lainnya,` ucapnya.
Pemerintah harus turun tangan dalam GPATN terutama untuk pemenuhan bibit yang baik. Tapi, bibit yang baik saja tidak cukup, karena akan percuma apabila tidak ditunjang dengan pemeliharaan yang baik pula.
`Nanti merana juga pada akhirnya kalau begitu. Kami optimis industri teh masih bagus selama ditunjuang kualitas teh yang bagus,` ucapnya.
Selama ini, produktifitas teh rakyat masih rendah karena dibawah 1 ton/ha/tahun. Padahal, apa yang telah dilakukannya di perkebunan Simalungun, Sumatera Utara, produktifitas teh sudah diatas 5 ton/ha/tahun.
Mengenai harga, teh hasil produksinya termasuk kelas premium karena menjual produk dengan kualitas terbaik. Selain itu, pihaknya pun sudah mengarah kepada perkebunan organik lantaran tidak banyak menggunakan insektisida dan pestisida.
PPTK mampu menghasilkan aneka ragam teh mulai dari teh putih, hitam dan hijau. Tak hanya memiliki bibit, pihaknya pun memiliki pabrik pengolahan teh dengan kapasitas 25 ton/hari. Meski begitu, kemampuan pasokan teh dari lahan perkebunan teh di Gambung yang luasnya mencapai 400 ha baru 10 ton/hari.
`Memang belum sesuai kapasitas karena prouktifitas masih belum bagus lantaran sepanjang 2016 ada kekeringan dalam jangka panjang sehingga produktifitas pun turun. Tapi, tahun ini kemungkinan akan meningkat 10-15%,` ucapnya.
Disinggung mengenai konsumen tetap untuk produk tehnya, Luqman mengungkapkan, pihaknya telah memiliki perjanjian jual beli dengan pihak swasta. Selanjutnya, pihak swasta tersebut mengekspornya. Untuk memenuhi tingginya permintaan pasar, pihaknya tidak hanya mengandalkan Gambung, tapi juga 72 ha di perkebunan Pasir Sarongge, Cianjur dan 100 ha di Simalungun.
Disingung mengenai komoditas kina, diakuinya memang agak terlambat dalam pengembangannya. Tapi, saat ini sudah ada perkebunan kina dengan luas lahan 20 ha. Disamping itu, pihaknya pun terus melakukan peremajaan tanaman.
`Tapi itu masih sedikit dan akan terus dinaikkan luasannya. Memang pasarnya dibandingkan teh sangat jauh lebih besar teh. Disamping itu penggunaan kina terbatas juga. Apalagi untuk dalam negeri,` ucapnya.
Untuk pasar ekspor kina, sebetulnya ada terutama untuk memenuhi kebutuhan industri minuman ringan berkabonasi seperti Coca Cola untuk penguatan unsur pahit dalam minuman tersebut.
Menurutnya, kina hampir punah karena faktor ekonomis atau sepinya permintaan pasar. Sebelumnya, terutama di era Hindia Belanda, kebutuhan kina terbilang tinggi sebagai obat malaria. Meski begitu, pasar saat ini kembali terbuka karena kina dibutuhkan untuk minuman.
`Ditambah juga belum gencar saja mempromosikannya ditambah pohon yang terbatas,` ucapnya.
Harus diakui, PPTK merupakan pusat penelitian yang harus membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya karena tidak ada bantuan pemerintah untuk membayar gaji karyawan, penelitian dan lain sebagainya.
`Kalau sekarang kami bermain-main dengan komoditas yang belum begitu pasti, kita tidak mendapatkan pemasukan. Disini, pohon yang cepat bisa menghasilkan uanglah yang kami garapnya salah satunya adalah teh,` paparnya.
http://industri.bisnis.com/read/20170405/99/642834/penyelamatan-perkebunan-teh-rakyat-harus-dimulai

Berita Terbaru