Berita Terbaru: Halaman 115

04

Feb

ITRC sepakat kurangi ekspor karet alam

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis, menjelaskan negara anggota ITRC [...]

ITRC sepakat kurangi ekspor karet alam. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis, menjelaskan negara anggota ITRC yang terdiri atas Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat mengurangi ekspor karet alam yang masuk Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dengan alokasi Thailand 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia 52.259 ton. Menurut Karyanto, harga karet alam yang saat ini berada pada level 1,09 dolar AS per kilogram akan berdampak terhadap petani karet dan pemberlakuan AETS diharapkan bisa menopang harga pada tingkat yang layak bagi para petani. `Pengurangan ekspor akan membuat stok karet alam global diserap oleh pasar. Pasokan karet alam di pasar global akan berkurang lagi karena adanya penurunan produksi karet alam di negara-negara produsen dikarenakan rendahnya harga komoditas itu,` katanya. Kepada negara produsen karet alam lain seperti Vietnam, Karyanto menjelaskan, anggota ITRC akan terus berkomunikasi untuk membangun kemitraan strategis. `Kita sudah melakukan perhitungan jika Vietnam ikut atau tidak dalam pengurangan ekspor. Jika ikut, kurang lebih sebanyak 85 ribu ton,` ujarnya.Ia mengatakan dengan adanya pengurangan ekspor, penyerapan karet alam di dalam negeri diharapkan meningkat.Pemerintah berusaha meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri antara lain lewat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan dan dock fender di pelabuhan.Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan landasan hukum untuk mendorong peningkatan penyerapan karet alam dalam proyek-proyek pembangunan di dalam negeri. `Pada awalnya instrumen yang akan dipergunakan adalah Inpres, namun akan memakan waktu yang lama. Jadi saran dari Menko Perekonomian adalah kita akan fokus dalam pembangunan jalan dan industri dock fender supaya bisa cepat berjalan,` kata Nurlaila. Nurlaila menambahkan aturan itu masih dalam penyelesaian dan bentuknya bisa berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.`Sampai sekarang belum ada (penyerapan karet alam untuk proyek pemerintah) karena Inpres belum keluar dan membuatnya lama. Dalam waktu dekat nanti akan diselesaikan, Mendag akan berkirim surat ke Menko Perekonomian,` katanya. Upaya untuk mengurangi pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Dewan Menteri ITRC pada 3 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pejabat senior pada Januari 2016. Di Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) akan menjadi pelaksana pengurangan ekspor karet alam dalam kerangka AETS di sektor swasta.
Editor: Maryatihttp://www.antaranews.com/berita/543667/itrc-sepakat-kurangi-ekspor-karet-alam

Rizal Ramli Nilai Rencana Pajak Sawit Bentuk Arogansi Prancis

04

Feb

Rizal Ramli Nilai Rencana Pajak Sawit Bentuk Arogansi Prancis

"Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak reasonable" (beralasan). Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak [...]

Rizal Ramli Nilai Rencana Pajak Sawit Bentuk Arogansi Prancis. `Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak reasonable` (beralasan). Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak progresif terhadap impor CPO tersebut, bisa membahayakan hubungan kedua negara yang telah terjalin sangat baik dan bersahabat sejak kemerdekaan Indonesia,` katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. Rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan amandemen Undang-undang No. 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari 2016. Dalam RUU tersebut, ditempelkan pajak progresif untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017.  Rinciannya, pajak sebesar 300 euro/ton pada 2017, 500 euro/ton tahun 2018, dan 700 euro/ton untuk 2019. Pajak itu naik lagi menjadi 900 euro/ton pada 2020. Setelah tahun 2020, pajaknya akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Perancis.  Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Sedangkan untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan kena tambahan bea masuk 4,6 persen.  Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa (kanola), bunga matahari, dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis.  Rizal yang juga Dewan Pengarah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengatakan amandemen pajak CPO tersebut menunjukkan langkah diskriminatif terhadap produk Indonesia sebagai produsen terbesar sawit.  Pasalnya, saat ini pajak impor CPO di Prancis sebesar 103 euro per ton.  Dengan kenaikan pajak 300 eruo atau sekitar 430 dolar AS per ton, maka dipastikan akan mematikan petani sawit dan produsen CPO Indonesia.  `Sikap sangat tidak bersahabat dari Prancis yang berlebih-lebihan itu jelas dan dengan sengaja beritikad mematikan industri sawit Indonesia,` ujarnya. Rizal menambahkan, rencana tersebut akan mematikan sumber kehidupan 2 juta petani kecil sawit Indonesia dengan area lahan kurang dari 2 hektare, dan 400.000 petani kecil sawit Malaysia.  `Untuk diketahui, industri sawit kita memperkerjakan 16 juta orang dan menghasilkan ekspor senilai 19 miliar dolar AS` ungkapnya. Menurut Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, rencana pengenaan pajak progresif terhadap impor CPO dinilai bertentangan dengan prinsip dasar rakyat Prancis, yakni `liberty, equality, fraternity` (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan) khususnya aspek persamaan dan persaudaraan.  Dengan prinsip dasar tersebut, pada hakikatnya Prancis sangat memperhatikan aspek humanisme dan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan dan aspek kemanusiaan rakyat negara berkembang.  Kebijakan tersebut, lanjut Rizal, juga bertentangan dengan `Amsterdam Declaration in in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020` yang ditandatangani di Amsterdam pada 7 Desember 2015 oleh wakil-wakil dari Denmark, Jerman, Belanda, Inggris, dan Prancis sendiri. Pemerintah Indonesia juga menilai kebijakan yang sangat tidak bersahabat itu melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO) dan General Agrement on Tariff and Trade (GATT) 1994, yang pada dasarnya menyatakan undang-undang suatu negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap impor produk sejenis. Indonesia sendiri telah bekerja keras untuk melaksanakan standar yang berdasarkan pertimbangan ekologi dalam mengelola industri sawit yang tertuang dalam Indonesian Sustinable Palm Oil (ISPO).  Pajak progresif CPO yang dananya akan masuk ke badan sosial Prancis itu juga dinilai Rizal ironis lantaran 2 juta petani kecil sawit Indonesia harus mensubsidi dana kesejahteraan rakyat Prancis. `Sehubungan dengan itu, Indonesia minta kearifan pemerintah dan parlemen Prancis untuk menghentikan proses amandemen UU nomor 367 tersebut. Pertimbangan ekologi dan lingkungan hidup, tidak boleh digunakan sebagai alat kebijakan proteksionis yang diskriminatif dan tidak fair,` pungkas Rizal. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543573/rizal-ramli-nilai-rencana-pajak-sawit-bentuk-arogansi-prancis
++++++++++++++++
Indonesia tolak rencana pajak sawit oleh Prancis
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis.Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.`Dalam RUU tersebut, ditempelkan adanya pajak untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017 dengan rincian 300 euro per ton untuk 2017, 500 euro per ton untuk 2018, 700 euro per ton untuk 2019 dan 900 euro per ton pada 2020. Padahal sekarang saja kita sudah kena pajak minyak sawit 103 euro per ton,` katanya.Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Sedangkan untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan dikenakan bea masuk 4,6 persen.Setelah 2020, lanjut Havas, pajak tersebut akan dinaikkan secara tahunan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Perancis.`Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa, bunga matahari dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis. Kami anggap ini langkah diskriminatif terhadap produk Indonesia yang produsen terbesar sawit,` imbuhnya.Menurut Havas, senat Prancis menilai kebijakan pajak sawit itu dilakukan untuk membantu memerangi deforestasi dan kerusakan ekosistem.Pajak itu juga digunakan untuk menghilangkan pestisida berbahaya (parakuat) yang diklaim dipakai di kebun sawit seluruh dunia.Pajak tersebut, juga rencananya digunakan untuk menghilangkan bahaya kesehatan seperti serangan jantung dan alzheimer yang disebut-sebut disebabkan oleh produk minyak sawit.`Kami sudah sampaikan keberatan ke pemerintah Prancis melalui Dubes Prancis dalam pertemuan siang tadi. Kami juga telah membahas masalah ini dengan Malaysia yang juga merupakan inisiator Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC),` ujarnya. Indonesia keberatanHavas menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah alasan keberatan atas rencana penerapan pajak terhadap produk berbasis minyak kelapa sawit.Alasan pertama, yakni bahwa Prancis, Denmark, Inggris, Belanda dan Jerman telah menandatangani perjanjian Amsterdam yang menyebutkan bahwa kelima negara tersebut mendukung praktik minyak kelapa sawit berkelanjutan.`Jadi di satu sisi mereka mendukung kita, tapi di sisi lain parlemen Prancis justru memberikan hukuman ke kita dengan pajak yang tinggi,` katanya.Havas, atas nama pemerintah Indonesia, juga menilai rencana pengenaan pajak tersebut diskriminatif lantaran produk minyak nabati produksi Prancis justru tidak diberikan pajak yang sama.`Ini pelanggaran dalam kewajiban WTO juga terhadap perjanjian GATT 1994, juga bertentangan dengan aturan pasar Uni Eropa,` katanya.Havas juga menjelaskan, Indonesia telah memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mendorong produksi sawit berkelanjutan dan prolingkungan hidup.`Ini tidak masuk akal karena pemerintah sudah melakukan upaya deforestasi. Pemerintah juga punya tindakan tegas terhadap perusahaan sawit yang terlibat dalam kebakaran hutan kemarin. Bahkan CIFOR, lembaga pengawas hutan, menyebut hanya 10 persen dari kebakaran hutan kemarin itu soal sawit,` ujarnya.Terkait penggunaan pestisida parakuat, Havas menilai alasan tersebut tidak valid. Pasalnya, penggunaan parakuat telah lama dihapuskan.Ada pun terkait alasan kesehatan, ia menuturkan klaim tersebut tidak benar berdasarkan hasil riset lembaga Prancis, Credoc.`Yang lebih ironis, jika pajak ini benar-benar diberlakukan, dananya akan ditransfer ke social security funds untuk mensubsidi petani dan masyarakat Perancis. Ironis sekali karena petani sawit miskin Indonesia nantinya akan memberi jaminan sosial bagi orang Perancis,` katanya.Oleh karena itu, Havas menjelaskan, bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian akan melakukan upaya diplomasi pada pemerintah Prancis.Bersama Malaysia dalam keanggotaan CPOPC, Indonesia juga akan melakukan diplomasi meminta rencana tersebut ditarik kembali.`Jadi 15 Maret mendatang akan diputuskan RUU ini. Dari senat ke kongresnya. Tapi sebelum itu kita punya waktu untuk melakukan diplomasi dan menyampaikan posisi kita,` pungkasnya. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543161/indonesia-tolak-rencana-pajak-sawit-oleh-prancis?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

Minyak terus turun, WTI jatuh di bawah 30 dolar

03

Feb

Minyak terus turun, WTI jatuh di bawah 30 dolar

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 1,74 dolar AS (5,5 persen) menjadi berakhir pada 29,88 dolar AS [...]

Minyak terus turun, WTI jatuh di bawah 30 dolar. Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 1,74 dolar AS (5,5 persen) menjadi berakhir pada 29,88 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Ini kali pertama WTI ditutup di bawah 30 dolar AS sejak 21 Januari, lapor AFP. Di perdagangan London, minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan April, turun 1,52 dolar AS (4,4 persen) menjadi menerap di 32,72 dolar AS per barel dari tingkat penutupan Senin. `Indikasi-indikasi menunjuk ke penambahan (stok) cukup tebal besok,` kata Matt Smith dari Clipper Datta, mengacu pada laporan mingguan Departemen Energi AS yang dijadwalkan pada Rabu. Sementara para pedagang memperkirakan lebih banyak berita `bearish` tentang persediaan minyak mentah AS, prospek semacam tindakan terkoordinasi antara Rusia dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPE) untuk memangkas produksi mereka memudar. `Pekan lalu, beberapa pejabat OPEC dan Rusia mengisyaratkan kemungkinan pemotongan produksi terkoordinasi, yang membantu dalam mengangkat harga minyak mentah di atas 34 dolar AS per barel,` kata Robbie Fraser dari Schneider Electric. `Namun, perdagangan minggu ini telah melihat harga minyak mentah berjangka bergerak secara jelas lebih rendah, karena ada kesadaran bahwa upaya Rusia/OPEC untuk mengangkat harga masih menghadapi kendala signifikan.` Rusia mengumumkan pada Selasa bahwa pihaknya memproduksi minyak mentah dan kondensat pada rekor tertinggi pasca-Soviet pada Januari sekitar 18,9 juta barel per hari, karena berusaha keras untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Menambah tekanan di pasar adalah prospek suram untuk permintaan minyak global. `Data ekonomi yang lemah dari Tiongkok dan AS telah memberikan tekanan pada harga. Karena, sektor manufaktur di dua negara konsumen minyak paling penting itu berada dalam resesi, meningkatkan kekhawatiran tentang permintaan minyak,` kata Commerzbank dalam sebuah catatan klien.  (Uu.A026)
Editor: B Kunto Wibisono
http://www.antaranews.com/berita/543405/minyak-terus-turun-wti-jatuh-di-bawah-30-dolar

Dubes Prancis : pajak sawit masih proses diskusi parlemen

03

Feb

Dubes Prancis : pajak sawit masih proses diskusi parlemen

"Anggota parlemen masih mendisuksikan dan belum ada keputusan yang diambil terkait rancangan UU ini karena harus dimusyawarahkan dalam Majelis [...]

Dubes Prancis : pajak sawit masih proses diskusi parlemen. `Anggota parlemen masih mendisuksikan dan belum ada keputusan yang diambil terkait rancangan UU ini karena harus dimusyawarahkan dalam Majelis Nasional pada 15 Maret mendatang,` kata Dubes Corinne usai penandatanganan Deklarasi Bersama Program Nusantara di Gedung Dikti Senayan, Jakarta, Selasa. Dubes Corinne mengatakan Pemerintah Indonesia dan Prancis masih bisa berdiskusi terkait rencana penetapan pajak yang terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragamanhayati ini sebelum diputuskan usai rapat Majelis Nasional Prancis pada 15 Maret mendatang. Menurutnya, alasan pemerintah Prancis memberlakukan pajak progresif terhadap semua produk olahan sawit adalah untuk menyetarakan terhadap pajak produk minyak lainnya seperti minyak zaitun dan bunga matahari. Selan itu, pajak minyak sawit juga dinilai terlalu rendah apalagi melihat penanamannya yang merusak ekosistem dan menyebabkan deforestasi. Dubes juga membantah bahwa penerapan pajak ini diberlakukan hanya untuk Indonesia. `Keputusan ini bukan untuk Indonesia saja, tetapi untuk negara mana pun penghasil minyak sawit,` kata dia. Sebelumnya rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati ini telah diputuskan senat Prancis pada 21 Januari. Dalam RUU tersebut, terdapat rencana penetapan pajak untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017 dengan rincian 300 euro per ton untuk 2017, 500 euro per ton untuk 2018, 700 euro per ton untuk 2019 dan 900 euro per ton pada 2020. Saat ini Indonesia sebenarnya sudah dibebankan pajak minyak sawit sebesar 103 euro per ton. Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Sedangkan untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan dikenakan bea masuk 4,6 persen. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian akan melakukan upaya diplomasi pada pemerintah Prancis terkait RUU ini. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543373/dubes-prancis--pajak-sawit-masih-proses-diskusi-parlemen

Kemenperin perkuat hilirisasi kelapa sawit

02

Feb

Kemenperin perkuat hilirisasi kelapa sawit

"Kami masih fokus di hilirisasi sawit, ini cukup berhasil. Tapi diperkuat lagi dengan membangun pusat pusat kawasan industri untuk sawit," kata [...]

Kemenperin perkuat hilirisasi kelapa sawit. `Kami masih fokus di hilirisasi sawit, ini cukup berhasil. Tapi diperkuat lagi dengan membangun pusat pusat kawasan industri untuk sawit,` kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto di Jakarta, Senin.
Konsep penguatan hilirisasi kelapa sawit tersebut akan disampaikan pada Rapat Kerja Kemenperin 16-17 Februari yang mengambil tema besar hilirisasi industri. 
Pemerintah telah menetapkan tiga kawasan industri yang khusus mengelola hilirisasi dari produk kelapa sawit sebagai hasil kesepakatan Palm Oil Industrial Zone (POIZ) dengan Malaysia. 
Ketiganya yakni kawasan industri Sei Mangke, Sumatera Utara yang dikelola oleh PTPN III, Kawasan Industri Dumai di Riau yang dikelola oleh Grup Wilmar dan Kalimantan Timur Industrial Estate (KTIE) yang dikelola oleh PT Pupuk Kaltim. 
Diketahui, kesepakatan POIZ dilakukan sebagai upaya kedua negara untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia berupa oleokimia, kemurgi, minyak astiri dan produk lanjutan. 
Merujuk pada data Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia, pada 2015, dunia industri boleh dibilang berhasil melakukan hilirisasi dibidang CPO. 
Industri minyak goreng kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar pada periode Januari-November 2015, yaitu sekitar 43,57 persen dari total devisa yang dihasilkan industri makanan. 
Penyumbang devisa kedua terbesar dari kelompok industri makanan adalah industri makan kelapa sawit sebesar 21,81 persen. 
Komposisi tersebut mengalami perubahan mendasar karena pada 2011, penyumbang devisa terbesar pada kelompok industri makanan adalah industri minyak makan kelapa sawit sebesar 41,6 persen dan industri minyak goreng kelapa sawit 28,85 persen. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543177/kemenperin-perkuat-hilirisasi-kelapa-sawit

DPR : tata niaga gula harus diawasi secara ketat

01

Feb

DPR : tata niaga gula harus diawasi secara ketat

"Tata niaga gula harus diawasi secara ketat, karena komoditas ini termasuk salah satu dari tujuh komoditas pangan utama yang memiliki peran strategis [...]

DPR : tata niaga gula harus diawasi secara ketat. `Tata niaga gula harus diawasi secara ketat, karena komoditas ini termasuk salah satu dari tujuh komoditas pangan utama yang memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian rakyat dan menegakkan kedaulatan pangan,` katanya kepada pers di Jakarta, Jumat.  Abdul Wahid mengemukakan keterangan tersebut sehubungan berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) antara Panja Gula DPR dengan petani tebu se-Indonesia yang diwakili jajaran pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dibawah pimpinan HM Arum Sabil pada 27 Januari 2016.  Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, enam komoditas utama lainnya yang digolongkan sebagai komoditas pangan utama bernilai strategis adalah padi, jagung, kedelai, daging sapi, aneka cabai, dan bawang merah. Ia lebih lanjut menjelaskan, dalam lampiran Permentan 131/OT.140/12/2014 disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah menetapkan target produksi pangan strategis nasional yang meliputi tujuh komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu/gula pasir, daging sapi, aneka cabai,dan bawang merah. Dalam upaya mencapai target produksi pangan strategis itu Kementerian Pertanian bersama-sama dengan kementerian/lembaga non kementerian lainnya, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha pertanian telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian target ketahanan pangan nasional tersebut. `Karenanya, untuk mendukung komitmen tersebut pemerintah harus membebaskan penggunaan pupuk bersubsidi kepada petani tebu, mengingat pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa komoditas gula merupakan salah satu komoditas pangan utama yang memiliki nilai dan peran strategis,` tegas Wahid. Ia menambahkan, saat ini gula rafinasi (gula kristal putih) yang mestinya dipakai untuk kebutuhan industri makanan dan minuman ternyata banyak dijual di pasaran, sehingga perlu pengawasan ketat. Jenis gula ini harganya lebih murah dibanding gula yang diproduksi dalam negeri berbahan baku tebu.  Sementara itu Ketua Panja Gula DPR RI Dr Muhammad Farid Al Fauzi menegaskan bahwa untuk menegakkan kedaulatan pangan dan mengejar target swasembada gula, maka petani tebu maupun industri gula harus meningkatkan produktivitasnya. Sebelumnya, Ketua Umum APTRI HM Arum Sabil menyampaikan keluhan petani tebu terkait dengan adanya pembatasan penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani tebu dengan luasan lahan di atas dua hektare. Dalam RDP Panja Gula DPR RI dengan APTRI itu Arum menegaskan, pembatasan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut merugikan petani dan memicu keengganan petani untuk bertanam tebu.  `Karenanya kami berharap pemerintah konsisten dengan regulasinya demi meningkatkan produktivitas gula nasional serta untuk membantu menyejahterakan petani tebu. Kami juga berharap DPR memberi dukungan politik kepada kami serta ikut mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut,` katanya. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/542691/dpr--tata-niaga-gula-harus-diawasi-secara-ketat

Berita Terbaru