11 Jan 2010
"Hanya akan menguntungkan
Trio Wiramon menjelaskan bila pemerintah tetap bersikeras melaksanakan perjanjian pada awal Januari 2010 tersebut, maka harus menyiapkan langkah-langkah menghadapi keresahan sosial sebagai dampak dari diberlakukannya perjanjian tersebut.
"Akan banyak UMKM dan industri lokal yang gulung tikar. Jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja akan meningkat, sementara pendapatan negara dari bea masuk akan hilang," katanya.
Perekonomian Indonesia yang sudah rapuh, diperkirakanya akan menjadi kian rapuh, karena UMKM yang menjadi kebanggaan negara selama ini akan banyak kolaps.
"Semua itu akibat pemerintah tidak menanggapi keluhan yang disampaikan oleh banyak pihak," ujarnya.
Naif, bila FTA ASEAN-China dianggap akan menguntungkan Indonesia, katanya.
Hal itu dapat dilihat dari komoditas ekspor sebagian besar tetap didominasi produk setengah jadi hasil sumber daya alam, hutan, tambang dan perkebunan.
"Sebaiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang," ucapnya.
Tentang adanya wacana pembentukan tim pengawas FTA ASEAN-China yang akan dibentuk pemerintah, pendapat dia, tetap tidak akan mampu melindungi industri lokal.
"Jangankan hanya diawasi oleh satu tim, barang yang wajib diawasi seluruh aparat penegak hukum karena dilarang undang-undang tetap bisa mudah diperoleh di pasaran, misalnya, berbagai produk makanan dan minuman luar negeri tanpa label ML," paparnya.
Fokuskan FTZ
Dia berpendapat, daripada membahas pemberlakuan FTA ASEAN-China, sebaiknya pemerintah untuk memfokuskan langkah menyukseskan pemberlakuan "free trade zone" (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun, di Provinsi Kepulauan Riau.
"Masih banyak dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat untuk menciptakan ketiga wilayah tersebut sebagai tujuan investasi yang favorit secara nasional maupun internasional," tuturnya.
Dia berpendapat tanpa dukungan dari pemerintah pusat, akan sulit memberangus berbagai bentuk pungli dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan oleh investor.
"Semua itu mustahil dapat terwujud tanpa dukungan dari pemerintah pusat," katanya.
Sumber : ANTARA
-----------------
FTA ASEAN-
Sabtu, 9 Januari 2010 19:25 WIB
"Tetapi di sisi lain pelaksanaan dari FTA itu tidak terelakkan karena sudah dirancang dan disepakati sejak lama sehingga kita harus mematuhi kesepakatan tersebut," kata Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Ansyori di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa sudah banyak kajian tentang dampak dari perdagangan bebas tersebut pada kinerja perusahaan lokal dan sebagian besar dari kajian itu mengkhawatirkan perkembangan perusahaan dalam negeri.
Sejumlah kajian mengatakan akan terjadi PHK atas 2,5 juta pekerja, terutama pada sektor kulit, sandang, tekstil dan baja. Ratusan perusahaan padat karya dan perusahaankecil jga akan merasakan dampaknya.
"Saya perkirakan angkanya tidak akan sebanyaknya itu, mungkin sekitar 1,8 juta pekerja," katanya.
Dampaknya pada program Jamsostek, kata Ansyori, akan terjadi pengurangan kepesertaan hingga 1,8 juta pekerja. "Itu jika 1,8 juta pekerja itu semua adalah peserta Jamsostek," kata Ansyori.
"Jika mereka semua menjadi peserta Jamsostek, maka terjadi pengurangan kepesertaan sehingga peserta aktif yang saat ini 8,4 juta peserta menjadi 6,6 juta tenaga kerja," katanya.
Ansyori meyakini, jika skenario itu terjadi maka akan berlangsung secara gradual dalam delapan bulan setelah perdagangan bebas itu dimulai. Namun, dia meyakini ada sisi putih pada suatu peristiwa.
"Saya yakin, pemerintah akan bersikap jika terjadi penurunan kinerja perusahaan lokal secara masif. Mungkin akan terjadi pemberian insentif dan fiskal, pengadaan proyek infrastruktur dan pengembangan agrobisnis," kata Ansyori.
Menyinggung target penambahan kepesertaan Jamsostek sebesar 2,7 juta pekerja pada tahun 2010, dia optimisyid angka tersebut tercapai meskipun ada perdagangan bebas ASEAN-China.
Dia menilai kondisi riil di lapangan masih terdapat 25 juta pekerja formal yang belum menjadi peserta aktif Jamsostek. Mereka itu yang digarap secara sungguh-sungguh agar target 2010 tercapai.
Ketika ditanya tentang beratnya situasi tenaga kerja pada tahun ini yang dikaitkan dengan perdagangan bebas, Ansyori menilai perjanjian multilateral yang sudah dibuat dan disepakati tidak mungkin dibatalkan.
"Itu tidak sekadar gentlemen agreement tetapi juga realitas dunia yang menjadi tren di penjuru muka bumi agar suatu kelompok negara tidak tertinggal," katanya.
Untuk mengantisipasi dampak dari kesepakatan tersebut, menurut dia, sudah selayaknya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi, melakukan treatment tertentu, membenahi infrastruktur ekonomi dan keuangan serta membicarakan kembali besaran tarif di bidang-bidang tertentu.
Manufaktur Batam Tidak Akan Terimbas Negatif FTA
Minggu, 10 Januari 2010 20:28 WIB
Batam (ANTARA News) - Industri manufaktur di Kawasan Perdagangan Bebas Batam tidak akan terimbas negatif pemberlakuan Kesepakatan Perdagangan Bebas Negara-Negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (FTA ASEAN)-China.
Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Kota Batam Nada Faza Soraya di Batam, Kepri, Minggu.
Ia mengatakan hampir seluruh industri manufaktur di Batam adalah perpanjangan tangan dari Singapura, sehingga diperkirakan akan tetap mampu bertahan di era FTA ASEAN-China mulai awal 2010.
"Kecuali, jika industri di Singapura terpengaruh. Tapi, saya rasa, Singapura bisa bertahan dari China. Singapura kuat," kata Nada.
Jika pun industri manufaktur Singapura terimbas impor barang China, pengaruhnya tidak begitu terasa di Batam, kata Nada. "Karena kita hanya perpanjangan tangan Singapura," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) Ismeth Abdullah mengatakan FTZ BBK, terutama Batam, siap menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China.
"BBK paling siap menghadapi FTA ASEAN-China, karena produksinya 95 persen untuk diekspor," kata Ismeth.
Menurut dia, FTA tidak akan membawa dampak negatif kepada dunia usaha FTZ BBK, bahkan produk dsri FTZ BBK siap bersaing dengan produk dari negara lain.
Justru, kata dia, FTA membawa dampak positif untuk FTZ BBK, karena produk yang dihasilkan di FTZ BBK bebas masuk China dan negara lain.
"Tidak perlu khawatir pada FTA. Kita siap. Memang tidak 100 persen, karena tidak ada yang 100 persen," kata Gubernur Kepulauan Riau itu.
Sumber : ANTARA
© Inacom. All Rights Reserved.