GAPKI Tidak Boikot RSPO

Menurut Sekteris Jenderal GAPKI Joko Supriyono, keluarnya GAPKI dari RSPO bukan sebagai bentuk perlawanan atau boikot terhadap RSPO. “Hal ini semata-mata, karena pemerintah kita di Indonesia sudah mengeluarkan ISPO sistem,” ujarnya.

Meski begitu, tambah Joko, GAPKI tidak pernah mendorong para anggotanya keluar dari RSPO. Karena keluarnya GAPKI dari organisasi nirlaba itu sebagai organisasi. “ISPO dan RSPO tidak dalam posisi bersaing. Keduanya justru saling melengkapi,” tandas Joko di sela-sela IPOC ke-7 di Nusa Dua, Bali.

Joko mengatakan, jika RSPO merupakan consumer driven, sedangkan ISPO lebih terlihat sebagai forum bagi Indonesia untuk mendorong industry sawit dari sisi produsen perkelapasawitan di Indonesia yang harus pro environment, pro job, pro poor dan pro growth.

Karena itu, GAPKI memandang tuntutan dan perhatian masyarakat dunia saat ini adalah bagaimana mengelola industri kelapa sawit dengan memenuhi prinsip 3P, yaitu People, Planet dan Profit. Pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan ini juga sudah menjadi tuntutan dari para pengguna dan stakeholder industri, sehingga sustainability merupakan faktor yang akan menentukan arah dan transformasi industri sawit di masa yang akan datang.

Menyangkut persoalan lahan, GAPKI melihat suatu yang sangat penting bagi industry sawit. Gapki menyadari bahwa kebijakan moratorium memang harus dijalankan. Meskipun demikian, terkait dengan moratorium yang sudah diberlakukan selama 2 tahun, GAPKIberharap pemerintah tidak memperpanjang lagi.

GAPKI juga mengharapkan ada rencana yang kongkrit mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah selama moratorium diterapkan. Terutama, harmonisasi peraturan, keterangan tentang lahan, riset, penyediaan dana riset dsb. “Sehingga, pada akhir moratorium nanti segala sesuatu sudah jelas. Kita harapkan kita bisa tancap gas lagi untuk perkembangan perkelapasawitan Indonesia,” tambah Daud Darsono, salah satu ketua IPOC 2011.

Oleh      : Joko Supriyono, GAPKI.

Sumber : bumn.go.id