Dapenbun siapkan Rp400 miliar beli saham PTPN

Direktur Utama Dapenbun Amir Sunarso menuturkan lembaga pensiun tersebut memiliki dana kelolaan sebesar Rp3,4 tri-liun dengan Rp3,1 triliun berupa dana yang mudah dicairkan untuk membeli saham BUMN perkebunan di pasar modal.

"UU membatasi portfolio investasi dana pensiun hanya 13,5% dari dana kelolaan untuk membeli saham. Karena itu, Dapenbun mempersiapkan dana sekitar Rp400 miliar untuk membeli saham PTPN yang akan dilepas di pasar modal," ujarnya kemarin.

Menurut dia, di tengah kondisi pasar modal yang kurang bagus, Dapenbun tetap mempersiapkan dana untuk membeli saham PTPN karena prospeknya bagus. Dia memprediksi komoditas perkebunan akan menjadi primadona sehingga harga saham PTPN di pasar modal bakal meningkat.

Idealnya, katanya, saham perkebunan dilepas ketika indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia berada dikisaran Rp2.500 sampai Rp2.800.

Saat ini, lanjutnya, indeks harga saham gabungan menurun menuju Rp2.000, sehingga momentumnya kurang pas jika saham perkebunan pemerintah dipaksakan untuk dilepas lewat IPO.

Namun, Pemerintah akan mendahulukan pembentukan holding BUMN perkebunan sebelum menggelar penawaran publik perdana (initial public offering/ IPO) terhadap beberapa BUMN perkebunan.

Staf Khusus Meneg BUMN Alexander Rusli mengatakan Kementerian BUMN masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pembentukan holding tersebut.

"Diperkirakan PP akan keluar dalam bulan-bulan ini, sehingga pembentukan holding BUMN bisa segera diwujudkan pada akhir tahun ini," katanya pekan ini.

Menurut Alex, IPO tetap akan dilakukan terhadap tiga perusahaan yang berstatus sebagai subholding setelah induk perkebunan terbentuk, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, danVII.

Meski pemerintah akan segera merealisasikan pembentukan induk perkebunan, sejauh ini DPR menilai strategi bisnis pemerintah terhadap perusahaan perkebunan pelat merah tidak jelas.

Akibatnya, pemberian izin untuk IPO tiga BUMN perkebunan kemungkinan besar tidak bisa diberikan pada tahun ini.

Ketua Komisi VI DPR Totok Daryanto mengatakan DPR masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait dengan pembentukan induk BUMN perkebunan.

"Pemberian izin untuk IPO bisa saja diberikan pada tahun ini, jika pemerintah telah memberikan penjelasan seputar strategi bisnis BUMN perkebunan, serta urgensi pelaksanaan privatisasi," tuturnya.

Menurut Totok, sampai saat ini DPR belum memiliki target waktu terhadap pemberian izin IPO BUMN tiga BUMN perkebunan itu. Namun, pembahasan terhadap rencana IPO PTPN III, IV, dan VII tetap dilakukan. Dana yang diperoleh dari IPO akan dipakai untuk pengembangan perseroan yang bersangkutan.

PTPN III menargetkan bisa meraup dana sebesar Rp2 triliun, PTPN IV Rp3 triliun, dan PTPN VII Rp1 triliun-Rp1,2 triliun. Khusus untuk PTPN VII target dana itu diturunkan dari sebelumnya Rp1,5 triliun.

Direktur Keuangan PTPN IV Setia Dharma Sebayang sebelumnya mengatakan harga CPO yang masih fluktuatif menyebabkan perseroan agak pesimistis bisa meraup dana sebagaimana yang ditargetkan sebelumnya, Rp2 triliun-Rp3 triliun.

Menurutnya, perseroan akan menyerahkan pencarian dana lewat pasar finansial kepada penjamin emisi (underwriter) IPO PTPN IV.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat sembilan perusahaan sekuritas yang tengah diseleksi PTPN IV, di antaranya konsorsium Mandiri Sekuritas menggandeng CLSA dan Macquarie. Konsorsium Bahana Securities menggandeng UBS Securities Indonesia dan CIMB GK Securities Indonesia.

Sedangkan untuk PTPN VII, kemungkinan besar akan menunjuk Danareksa sebagai penjamin emisi untuk IPO.

Sumber: Bisnis Indonesia