Proyek Jarak Terancam Gagal Ende dan Bali Juga Keluhkan Kekeringan

Penanaman jarak saat ini baru mencapai 30 persen dari yang ditargetkan dalam program tanam 2006/2007.

Kepala Subdinas Pengembangan dan Penataan Kebun Dinas Perkebunan Nusa Tenggara Timur (NTT) Ignatius Funan, Kamis (1/2) di Kupang, mengatakan, lahan yang sudah ditanami jarak itu antara lain tersebar di Kabupaten Timor Tengah Utara (500 hektar/ha), Belu (550 ha), Alor (450 ha), Flores Timur (450 ha), Ende (100 ha), dan Kabupaten Sumba Timur (350 ha).

Selain itu, ada pula areal yang dikembangkan Dinas Koperasi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, masing- masing 1.000 ha sehingga jumlah total areal jarak yang dikembangkan dalam musim tanam 2006/2007 mencapai 6.600 ha.

"Belum ada laporan dari kedua instansi ini, berapa areal yang telah ditanami Jatropha. Namun, dinas perkebunan baru merealisasikan sekitar 30 persen atau 1.380 ha dari 4.600 ha lahan (yang ditargetkan). Lahan 30 persen ini pun belum tentu berhasil karena setelah ditanami Jatrpoha langsung terjadi kekeringan selama tiga pekan terakhir ini," kata Funan.

Pada tahun 2006, pemerintah telah menyiapkan empat pabrik pengolahan Jatropha di NTT. Pabrik-pabrik itu belum berproduksi karena hasil produksi belum optimal. Tahun ini rencananya dibangun 10 pabrik yang tersebar, antara lain, di Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Belu, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ende Yohanes de Deo Dari mengemukakan, karena belum ada hujan sejak bulan lalu, pengembangan tanaman jarak pagar di Ende juga terancam gagal. Dikhawatirkan, bibit jarak pagar yang ditanam bulan lalu akan banyak yang mati.

Kekhawatiran serupa diungkapkan para petani jarak di Pulau Nusa Penida, Bali. Penanaman 20.000 batang jarak yang dilakukan akhir Januari lalu juga dikhawatirkan gagal akibat kekeringan saat ini.

Tarik ulur  

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), keluhan yang berkaitan dengan pengembangan tanaman jarak pagar justru berkaitan dengan kebijakan lokal, dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Misalnya, tarik ulur soal pemberian izin kepada sejumlah calon investor, termasuk uang jaminan yang diduga diminta orang-orang tertentu.

Akan tetapi, Kepala Dinas Perkebunan NTB Sahabudin Sadar, di Mataram, tidak mau memberi komentar mengenai hal ini.