BKDI Luncurkan Kontrak CPO

”Launching kontrak CPO berdenominasi rupiah. Saat ini masih dalam taraf persiapan logistik seperti penetapan pelabuhan tempat penyerahan fisik,” kata Direktur Utama BKDI Megain Widjaja di sela acara peluncuran BKDI di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan, pelabuhan yang akan digunakan untuk tempat penyerahan fisik CPO di antaranya Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Sampit.

Sejauh ini BKDI sudah mendapat komitmen dari beberapa perusahaan untuk turut bertransaksi dalam kontrak CPO di antaranya Sampoerna Agro, Dulta Palma, Wilmar dan Sinarmas. Sebagai persiapan, bursa berjangka kedua setelah Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) ini sudah melaksanakan simulasi transaksi CPO pada 8-19 Maret 2010.

Menurut Megain, pada tahap awal BKDI yang mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada 23 Juni 2009 memang fokus pada perdagangan CPO dan emas. Ke depan BKDI akan mengembangkan perdagangan berjangka untuk tiga kelompok komoditas primer. Pertama, kelompok soft agro yang di antaranya CPO, kopi, dan kakao.Kedua, kelompok logam yakni emas dan timah.

Ketiga, kelompok energi seperti batu bara dan minyak mentah. Megain menjelaskan, pihaknya tidak merasa bersaing dengan BBJ, tetapi saling melengkapi.Kehadiran BKDI akan mendorong Indonesia menjadi basis referensi harga komoditas di dunia yang selama ini ditentukan oleh luar negeri misalnya CPO,kakao,dan kopi.”Dengan berdirinya BKDI diharapkan Indonesia bisa mempunyai harga acuan sendiri,”tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengatakan, kehadiran BKDI dapat lebih menggiatkan industri bursa berjangka di Indonesia. ”Adanya BKDI ini akan meningkatkan kinerja bursa berjangka di Indonesia,khususnya sebagai pelindung nilai bagi para pelaku pasar yang rentan terhadap gejolak harga komoditas,”ujarnya. Mendag juga mengamini ada BKDI dapat mendorong Indonesia menjadi basis referensi harga komoditas dunia.

”Saya meminta kepada BKDI memiliki komitmen tinggi untuk memperdagangkan kontrakkontrak berjangka komoditas primer Indonesia yang merupakan komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional,”pesannya. Kepala Bappebti Deddy Saleh mengatakan, kehadiran BKDI dapat mendorong persaingan dengan bursa komoditi lain (BBJ). ”Berdirinya BKDI akan mendorong persaingan.

Ini terbukti dengan BBJ yang kemudian membentuk pasar fisik CPO,”ujarnya. Dia juga berharap BKDI membuat Indonesia memiliki harga acuan sendiri untuk produk komoditas primer yang selam ini Indonesia masih mengikuti harga acuan internasional. Jika transaksi komoditas primer di Indonesia besar,dimungkinkan ada acuan harga sendiri.Peluang ini cukup terbuka mengingat Indonesia merupakan negara komoditas CPO terbesar di dunia.

”Kalau transaksi di sini lebih besar, kita akan lebih dipercaya.Kita bisa kalahkan Malaysia,”lontarnya. Namun, untuk merealisasikan rencana itu harus ada kemauan politik dari pemerintah.Menurut Deddy, diperlukan insentif dari pemerintah untuk mengatasi kendala dalam berinvestasi di bursa komoditas.Salah satu kendala mengembangkan perdagangan komoditas di Indonesia adalah masalah pajak.

Terutama pajak pertambahan nilai (PPN) untuk CPO dalam negeri sebesar 10% dan pajak penghasilan (PPh) untuk ekspor emas senilai 2,5%. Ini yang menyebabkan investor enggan masuk ke industri perdagangan berjangka. ”Emas dalam undang-undang disamakan dengan uang dan surat berharga sehingga seharusnya tidak dikenakan PPh,kecuali emas batangan. Karena itu, kita akan mendiskusikan ini dengan kalangan industri dan kementerian keuangan,” tuturnya. ( j erna/zia ul haq)    

Oleh      : Megain Widjaja

Sumber : Koran Sindo