Asian Agri Ekspansi Lewat PIR-Trans

"Realisasi program plasma PIR Trans di provinsi Riau hingga saat ini sudah mencapai 24.500 hektare yang diperuntukkan bagi 24 unit koperasi," kata Koordinator Plasma KKPA Asian Agri Rafmen di Jakarta, Senin (16/7). Sebelumnya dia mengikuti pameran koperasi yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Bali.

Menurut Rafmen, dari jumlah itu, seluas 13.500 hektare di Kecamatan Ukui Pelalawan, Riau dan sisanya seluas 11.000 hektare di Kecamatan Buatan, Siak Syailendrapura, Riau. "Seluruh areal kebun sawit itu sudah dikonversi atau resmi menjadi milik petani dan seluruh petani plasma sudah melunasi kewajiban utangnya," katanya.

Sedangkan untuk program KKPA di Provinsi Riau seluas kurang lebih 7.400 hektare, diperuntukkan bagi 6 koperasi unit desa (KUD). Asian Agri merupakan perusahaan pengusaha multinasional Sukanto Tanoto dan merupakan bagian dari Grup Raja Garuda Mas (RGM Group).

PT IIS yang berdiri tahun 1983 ini, juga mempunyai kebun plasma dan kemitraan KKPA di provinsi Jambi. Untuk kebun plasma PIR Trans mencapai seluas 13.860 hektare yang diperuntukkan bagi 14 unit koperasi. Sedangkan kebun kemitraan KKPA PT IIS di Provinsi Jambi mencakup lahan seluas 2.024 hektare yang diperuntukkan bagi satu KUD.

Rafmen menjelaskan, melalui program kemitraan inti-plasma, saat ini lebih dari 27.000 keluarga petani kelapa sawit telah memperoleh keuntungan nyata dan maju bersama dengan perusahaan. Di samping itu, lebih dari 21.000 orang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai karyawan Asian Agri.

Dikatakan Rafmen, manajemen Asian Agri sejak tahun 2005 telah menerapkan kebijakan lingkungan yang baik serta manajemen lingkungan yang bertanggung jawab. PT Asian Agri menerapkan manajemen lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001. "Pelaksanaan manajemen lingkungan yang menyatu dengan sistem budidaya kelapa sawit yang baik tersebut, sejalan pula dengan kebijakan yang digariskan Roundtable for Sustainable Palm Oil," ujarnya.

Menurut Rafmen, manajemen Asian Agri berupaya mengadopsi sistem dan teknologi yang layak secara teknis dan ekonomis, guna mencegah polusi dan berbagai risiko atas lingkungan hidup. "Perusahaan sangat mendukung program pemerintah yang diprakarsai Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, dan Departemen Pertanian sebagai upaya menghentikan pembakaran hutan dan lahan," katanya.

Sumber: Suara Karya