CPO dan Kakao Menjadi Korban Pertama
”Sektor yang diperkirakan sudah terpengaruh adalah ekspor kakao ke Amerika Serikat dan CPO ke Eropa. Permintaan dari kawasan itu menurun,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krinamurthi, akhir pekan lalu di Jakarta.
Guna mengantisipasi memburuknya dampak krisis ekonomi global terhadap pertanian Indonesia, menurut Bayu, pemerintah harus memperpanjang masa kerja Pos Pemantauan Harga Komoditas Pokok, dari sebelumnya hanya digelar di sepanjang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1 Oktober 2008.
Langkah lain, pemerintah disarankan memperpendek standar masa aman bagi perencanaan produksi, ekspor, dan impor produk pertanian, yakni dari enam bulan menjadi tiga bulan.
”Sebelum krisis, setiap perencanaan yang dibuat untuk enam bulan sudah dianggap aman. Sekarang, diperpendek menjadi tiga bulan untuk mengantisipasi perkembangan global yang bisa berubah dengan cepat,” ujarnya.
Meskipun demikian, lanjut Bayu, pemantauan terhadap harga seluruh produk pertanian, terutama bahan makanan pokok, lebih diintensifkan, yaitu dengan melakukannya setiap hari. Harga bahan makanan pokok utama yang dipantau setiap hari, antara lain, adalah beras, ayam, terigu, minyak goreng, dan daging sapi.
Bayu meyakini, secara keseluruhan, sektor pertanian akan menjadi bantalan pengaman bagi Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global saat ini. Keyakinan itu didasarkan pada pengalaman tahun 1998.
”Pada krisis moneter tahun 1998, sektor pertanian baru terkena dampaknya satu hingga dua tahun setelah krisis melanda sektor keuangan. Waktu yang ada saat ini akan kami gunakan untuk mengantisipasi agar krisis keuangan global tidak menekan sektor pertanian,” tuturnya.
Pemerintah, kata Bayu, meyakini, krisis di pasar modal global tidak akan menurunkan pasokan produk pertanian. Pasalnya, sebagian besar produk pertanian yang diperlukan diproduksi di dalam negeri.
”Bahan makanan secara fisik akan tetap tersedia. Tidak akan menjadi masalah. Meski demikian, kami tetap mewaspadai pasokan makanan yang berbasis impor, seperti daging sapi yang mungkin bisa terpengaruh oleh anjloknya nilai tukar rupiah saat ini,” papar Bayu.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan, pemerintah akan menyampaikan perubahan APBN 2009 kepada DPR pada 13 Oktober 2008.
Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan APBN dengan perkembangan krisis keuangan global, yang diperkirakan akan berdampak langsung pada keuangan pemerintah.
Untuk itu, lanjut Anggito, pemerintah akan menyampaikan perubahan asumsi ekonomi yang baru, menurunkan defisit, dan menurunkan jumlah penerbitan surat utang negara. ”Yang paling signifikan adalah strategi pembiayaan, sebagian beralih dari pasar ke nonpasar. Perubahan dilakukan sesuai kemampuan,” ujarnya tanpa merinci perubahan asumsi itu.
Sumber: Kompas