Pungutan ekspor CPO untuk pacu biofuel
Hartanto Reksodiputro, Sekjen Depdag, mengatakan pemerintah menginginkan penciptaan nilai tambah produk CPO di dalam negeri sehingga perlu menjamin pasokan dalam negeri terpenuhi.
`Jadi jangan dilihat dari isu kenaikan pungutan ekspor saja tapi keinginan kita dalam rangka meningkatkan biofuel,` katanya, kemarin.
Baik kenaikan pungutan ekspor maupun kuota ekspor saat ini masih digodok. Pengenaan kuota, ujar dia, membawa dampak negatif dalam bentuk perlakuan khusus pada beberapa pihak.
Peningkatan pungutan ekspor, kata Hatanto, mesti diiringi dengan kenaikan transparansi kebijakan publik itu. Meski demikian, pengenaan kedua kebijakan itu mesti dipertimbangkan menjamin tujuan pemerintah.
Dia menjelaskan permintaan minyak sawit mentah Indonesia meningkat tajam karena terbukti lebih berpotensi untuk dikembangkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. `Harga CPO saat ini extremely high karena studi minyak nabati lainnya seperti minyak matahari memiliki kandungan yang lebih berbahaya dibandingkan CPO. Harga minyak sawit mentah naik dan banyak lari keluar.`
Rencana pemberlakuan kuota ekspor minyak sawit diperkirakan mengurangi pangsa pasar Indonesia ke India, Pakistan, China, dan Timur Tengah dalam kisaran 30% (Bisnis, 30 Januari).
Cukup tinggi
Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Susanto mengatakan pangsa pasar CPO Indonesia ke sejumlah negara cukup tinggi.
Dia memberi contoh India, setiap tahun mengandalkan sekitar 2 juta ton minyak sawit mentah dari Indonesia. Ekspor CPO ke India itu setara 25% dari total ekspor nasional yang mencapai 8 juta ton/tahun.
Di tempat terpisah, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan, kenaikan Pajak Ekspor CPO (minyak sawit mentah) sebesar 7% dari sebelumnya 1,5% untuk menekan arus ekspor yang menghambat pengembangan industri hilir minyak sawit di dalam negeri.
`Selama 25-30 tahun terakhir ini kita [Indonesia] lebih banyak mengekspor CPO, apakah akan terus ekspor CPO saja,` ujar Ketua GIMNI Martua Sitorus di Jakarta, kemarin, usai menghadiri rapat pejabat Deperin, Depdag, dan pengusaha untuk merumuskan pengembangan industri hilir CPO.
GIMNI yang beranggotakan refinery (pengolahan CPO), kata dia, mendukung upaya pemerintah mengembangkan industri hilir CPO guna meningkatkan nilai tambah produk CPO dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Sumber: Bisnis Indonesia